Makalah Pembangunan Berkelanjutan

November 06, 2017

Makalah Pembangunan Berkelanjutan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya konsep ini merupakan strategi pembangunan yang memberikan batasan pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah dan sumberdaya yang ada didalamnya.Ambang batas ini tidak absolut (mutlak) tetapi merupakan batas yang luwes (flexible) yang bergantung pada teknologi dan sosial ekonomi tentang pemanfaatan sumberdaya alam, serta kemampuan biosfer dalam menerima akibat yang ditimbulkan dari kegiatan manusia. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan adalah semacam strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah dengan cara tertentu sehingga kapasitas fungsionalnya tidak rusak untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia.

Selain itu ada pula beberapa pakar yang memberikan rumusan untuk lebih menjelaskan makna dari pembangunan yang berkelanjutan itu antara lain:

1. Emil Salim :

Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan atau suistainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan (yayasan SPES,1992:3)

2. Ignas Kleden :

Pembangunan berkelanjutan di sini untuk sementara di definisikan sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber daya tersebut (yayasan SPES, 1992:XV).

3. Sofyan Effendi :

a. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah invesinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan masyarakat (Wibawa,1991:14).

b. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memnuhi kepentingan mereka) (Wibawa,1991:26).

Dalam menanggapi rumusan Pembangunan Berkesinambungan, Emil Salim dalam terjemahan laporan ke dalam bahasa Indonesia mengemukakan bahwa rumusan pembangunan terlanjutkan memuat dua konsep pokok yakni, pertama, konsep “kebutuhan”, khususnya kebutuhan pokok kaum miskin sedunia, terhadap siapa prioritas utama perlu diberikan; dan kedua, gagasan keterbatasan yang bersumber pada keadaan teknologi dan organisasi sosial yang dikenakan terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Dengan demikian keprihatinan kemiskinan dan ikhtiar menanggapi keterbatasan akibat keadaan teknologi dan organisasi sosial menjadi latar belakang pembahasan masalah-masalah lingkungan dan pembangunan (hal XXIV).

Pada tulisannya yang lain, Emil Salim mengemukakan ada beberapa asumsi dasar serta ide pokok yang mendasari konsep pembangunan berlanjut ini, yaitu :

- Pertama, proses pembangunan itu mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus di topang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut.

- Kedua, sumber alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, diatas mana penggunaannya akan menciutkan kualitas dan kuantitasnya. Penciutan itu berarti berkurangnya kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berlanjut, sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan daya

manusia.

- Ketiga, kualitas lingkungan berkolerasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin posistif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas fisik, pada harapan usia hidup, pada turunnya tingkat kematian dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan, supaya memberi pengaruh positif terhadap kualitas hidup.

- Keempat, pembangunan berkelanjutan mengadaikan solidaritas transgenerasi, dimana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

B. Hakikat Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan pada dasarnya merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya untuk pemanfaatan sumberdaya alam bagi kepentingannya, guna meningkatkan taraf hidupnya.Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan lingkungan, yaitu mengurangi resiko lingkungan atau dan memperbesar manfaat lingkungan, pembangunan dilakukan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik untuk masa yang akan datang, dalam pengertian bahwa pembangunan merupakan proses ke arah kondisi yang lebih baik.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada hakekatnya tidak bisa dilepaskan dari pembangunan manusia itu sendiri. Manusia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya peningkatan kualitas secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan.Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pelaksanannya, pembangunan harus diatur agar tidak mengganggu unsur-unsur lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Pembangunan harus berwawasan lingkungan, yaitu dengan upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu kehidupan.

Pembangunan berkelanjutan mencakup sinergi tiga aspek yaitu, ekonomi, sosial dan budaya didalam pembangunan. Aspek sosial, maksudnya pembangunan yang berdimensi pada manusia dalam hal interaksi, interelasi dan interdependesi. Aspek ekonomi, Suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memafaatkannya. Aspek budaya yaitu pembangunan berkelanjutan juga untuk menjaga keberlangsungan budaya. Pengakuan dan perawatan keanekaragaman budaya yang akan mendorong perlakuan yang merata terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.

C. Ciri-ciri Pembangunan Berkelanjutan

a. Dilakukan secara merata dan adil

Maksudnya adalah adil pada lahan lahan yang ada di seluruh wilayah, semua orang berhak atau berkesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan ini tanpa dibeda – beda kan serta harus merata dan adil demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjamin pemerataan dan keadilan, yaitu generasi mendatang memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam sehingga berkelanjutan.

b. Memelihara keanekaragaman hayati yang ada

Pembangunan berkelanjutan harus tetap memperhatikan keanekaragaman hayati. Menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati, spesies, habitat, dan ekosistem agar tercipta keseimbangan lingkungan.

c. Menggunakan pendekatan integratif

Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan harus menggunakan pendekatan integratif. Hal ini bertujuan menciptakan keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan agar lingkungan tetap terjaga.

d. Bersifat jangka panjang

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu rencana yang bersifat jangka panjang. Karena pembangunan berkelanjutan ini dimungkinkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan bijaksana atau harus bermanfaat pada masa sekarang dan masa mendatang.

e. Memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang dan mengaitkan bahwa pembangunan ekonomi harus seimbang dengan konservasi lingkungan.

f. Pembangunan yang dilaksanakan tidak terjadi atau mampu meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, memperhatikan antara lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya

g. Pembangunan yang dilaksanakan mendasar pada nilai – nilai kemanusiaan serta memperhatikan moral atau nilai yang di anut dalam masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan mampu memperluas lapangan dan kesempatan kerja

h. Pembangunan yang dilaksanakan harus memiliki sifat fundamental dan ideal serta berjangka pendek dan panjang. Pembangunan yang dilaksanakan harus berpedoman untuk selalu mempertahankan stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan nasional.

D. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

Ø Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

Ø Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

Ø Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

Ø Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang

Ø Tujuan 5 - Kesetaraan gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

Ø Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak

Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

Ø Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Ø Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.

Ø Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

Ø Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

Ø Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

Ø Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

Ø Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim

Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.

Ø Tujuan 14 - Ekosistem laut

Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan

Ø Tujuan 15 - Ekosistem daratan

Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

Ø Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif

Ø Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

E. Indikator Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain :

1. Pendapatan Perkapita

per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun GDP. Indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakattermasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2. Struktur Ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja.

3. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan.Di Negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan.Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

4. Angka Tabungan

Perkembangan sector manufaktur/industry selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal.Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

5. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Physical Qualty of life Index digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada :

1) Angka rata-rata harapan hidup,

2) Angka kematian bayi,

3) Angka melek huruf.

Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan.Olehkarena itu, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan.

6. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia.Pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan SDM.

7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita.Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitudedan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

F. Hambatan dalam Pembangunan Berkelanjutan

1. Masalah kependudukan

Permasalahan Penduduk (Kuantitas dan Kualitas) : Suatu pembangunan dapat berhasil jika didukung oleh subjek pembangunan, yakni penduduk yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai.

a. Permasalahan kuantitas penduduk di Indonesia :

Jumlah penduduk di Indonesia berada pada urutan keempat terbesar setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.Permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebarannya yang tidak merata. Susunan penduduk memberikan konsekuensi terhadap hal-hal berikut : Penyediaan fasilitas kesehatan, Penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak usia sekolah, Penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk kerja dan penyediaan fasilitas sosial lainnya yang mendukung perkembangan penduduk usia muda.

b. Permasalahan Kualitas Penduduk di Indonesia

Ø Tingkat Kesehatan : Kondisi kesehatan di Indonesia masih belum ada kemajuan. Dibandingkan dengan Negara yang lain Indonesia masih tertinggal jauh. Kondisi demikian terjadi karena masih rendahnya pelayanan kesehatan.Pelayanan kesehatan yang ada masih belum memenuhi kebutuhan seluruh penduduk.

Ø Tingkat pendidikan : Kemajuan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari lama sekolah dan tingkat melek huruf penduduk. Lama sekolah penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Artinya, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia rata-rata masih berada pada taraf pendidikan dasar.Tingkat melek huruf yaitu seseorang dikatakan melek huruf jika orang tersebut dapat membaca atau tidak buta huruf.Kemajuan tingkat melek huruf di Indonesia tergolong rendah.

Ø Tingkat Pendapatan per Kapita adalah rata-rata pendapatan penduduk suatu Negara dalam satu tahun. Pendapatan perkapita secara umum menggambarkan kemakmuran suatu Negara.

Dampak Permasalahan Penduduk Terhadap Pembangunan antara lain “Ketidakmerataan penduduk menyebabkan tidak meratanya pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan masih terdapatnya daerah tertinggal, terutama daerah-daerah pedalaman yang jauh dari pusat kota.

ü Ledakan penduduk akibat angka kelahiran yang tinggi menyebabkan semakin tingginya kebutuhan penduduk akan perumahan, bahan pangan, dan kebutuhan tersier lainnya.

ü Ledakan penduduk juga mengakibakan angka beban ketergantungan menjadi lebih tinggi. Hal ini disebabkan angka usia non produktif lebih besar daripada usia produktif.

ü Arus urbanisasi yang tidak diimbangi dengan pendidikan dan ketrampilan yang cukup menimbulkan masalah pengangguran, kriminalitas, prostitusi, munculnya daerah kumuh, dan kemiskinan di daerah perkotaan. Hal tersebut dapat menghambat pembangunan, baik di daerah pedesaan (daerah asal) maupun daerah perkotaan (tujuan)

ü Timbulnya berbagai masalah kerusakan lingkungan akibat pertambahan penduduk manusia.

ü Masalah kemacetan lalu lintas dapat mengurangi arus mobilitas penduduk, barang, dan jasa yang akan berakibat pada terhambatnya perkembangan ekonomi penduduk.

2. Masalah kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu contoh ketidakadilan yang dialami suatu kelompok (masyarakat pra sejahtera). Ketidakadilan itu terlihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka untuk bertahan hidup dalam kesehatan yang baik, sulitnya mendapat akses ke pelayanan publik (sanitasi sehat, air bersih, pengelolaan sampah ) rumah sehat, pelayanan pendidikan dan sebagainya. Ketidakadilan juga terlihat dari tidak adanya akses kepemilikan hak atas tanah yang mereka huni. Sebagai akibat itu semua, sulit bagi mereka untuk mendapat akses ke pekerjaan yang baik dan stabil. Ketidakadilan itu menyebabkan masyarakat miskin tetap miskin dan mengancam proses pembangunan yang berkelanjutan. Kerusakan lingkungan, kondisi permukiman buruk atau kumuh dalam suatu kawasan memperlihatkan bahwa kawasan tersebut sedang dalam proses tidak berkelanjutan.

Saat ini masalah kemiskinan merupakan masalah mendesak yang dihadapi di Indonesia. Yang paling mudah dan terlihat jelas dari wajah kemiskinan adalah kondisi jutaan penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dan liar. Kondisi kekumuhan ini menunjukkan seriusnya permasalahan sosial ekonomi, poltik, dan lingkungan yang bermuara pada kondisi kemiskinan.

3. Masalah kualitas lingkungan hidup

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia. Di lain pihak, pembangunan yang makin meningkat akan memberikan dampak negatif, berupa resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan rusaknya struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Kerusakan ini pada akhirnya akan menjadi beban yang malah menurunkan mutu hidup manusia, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan akan sia-sia.

Permasalahan ketersediaan tanah sebagai lahan hijau sangat terbatas.Selain harga tanah yang mahal, juga kurangnya penghargaan bagi pemilik tanah terlantar untuk dimanfaatkan sebagai lahan terbuka hijau.Penggunaan ruang terbuka hijau mulanya diawali dengan tumbuhnya perumahan liar yang semakin luas dan sulit dikendalikan, yang selanjutnya menimbulkan terbentuknya kawasan kumuh.Apalagi para penghuni tersebut dikenakan pajak tidak resmi sehingga mereka merasakan seolah mendapatkan legalitas untuk tinggal di tempat tersebut. Begitu juga, disisi lain factor golongan berpendapatan rendah dan kurangnya tingkat pendidikan, mendorong mereka untuk menduduki lahan ruang terbuka hijau. Seperti pemanfaatan tepian tepian bantaran sungai dan tepian jalur kereta api sebagai tempat tinggal.

4. Masalah Keamanan dan Ketertiban

Permasalahan ini diperberat dengan masalah ketertiban karena tidak disiplinnya masyarakat. Hal ini tercermin dengan jelas antara lain dalam disiplin berlalu lintas. Saat ini juga semakin sering terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, terutama di kota-kota besar. Hal ini dapat terjadi karena berbagai hal seperti tidak adanya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kurangnya pemamhaman akan hak-hak dan tanggung jawab masyarakta dalam pembangunan dan lain sebagainaya.

G. Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Dalam gambaran tentang kondisi umum mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Tap

IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 menentukan : konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijakan, namun dalam pengalaman praktek selama ini, justru terjadi pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat perusakan lingkungan yang mengganggu pelestarian alam; ungkapan ini menunjukkan adanya pengakuan dari lembaga tertinggi negara kita tentang masih belum terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam”

Hal senada dapat juga dilihat dalam konsideran Tap IX/MPR/2001 yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya agraria/ sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan strukutur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Kemudian disebutkan pula bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria atau sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan.

Persoalan ini bukan hanya dihadapi di Indonesia akan tetapi juga berlaku secara global dan proses globalisasi itu sendirilah sebenarnya yang memperlemah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, seperti yang dikatakan oleh Martin Khor bahwa dalam penjelasanya, proses globalisasi telah semakin mendapat kekuatan, dan proses tersebut telah dan akan semakin menenggelamkan agenda pembangunan yang berkelanjutan (Khor, 2002 :56)/

Dalam tulisannya, Sonny keraf menyebutkan ada dua penyebab kegagalan penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Menurut pendapatnya salah satu sebab dari kegagalan mengimplementasikan paradigma tersebut adalah, paradigma tersebut kurang dipahami sebagai memuat prinsip-prinsip kerja yang menentukan dan menjiwai seluruh proses pembangunan. Paradigma ini tidak dipahami sebagai bentuk prinsip pokok politik pembangunan itu sendiri. Pada akhir cita-cita yang dituju dan ingin diwujudkan dibalik paradigma tersebut tidak tercapai. Karena, prinsip politik pembangunan yang seharusnya menuntut pemerintah dan semua pihak lainnya dalam rancang dan mengimplementasikan pembangunan tidak dipatuhi dengan kata lain, paradigma pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai etika politik pembangunan, yaitu sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan dengan itu, paradigma pembangunan berkelanjutan bukti sebuah konsep tentang pembangunan lingkungan hidup. Paradigma pembangunan berkelanjutan juga bukan tentang pembangunan ekonomi. Ini sebuah etika politik pembangunan mengenai pembangunan secara keseluruhan dan bagaimana pembangunan itu seharusnya dijalankan. Dalam arti ini, selama paradigma pembangunan berkelanjutan tersebut tidak dipahami, atau dipahami secara luas, cita-cita moral yang terkandung di dalamnya tidak akan terwujud (Keraf, 2002 : 176).

Alasan kedua, menurut Sonny Keraf mengapa paradigma itu tidak jalan, khususnya mengapa krisis ekologi tetap saja terjadi, karena paradigma tersebut kembali menegaskan ideologi developmentalisme. Apa yang dicapai di KTT Bumi di Rio de Janeiro sepuluh tahun lalu, tidak lain adalah sebuah kompromi mengusulkan kembali pembangunan, dengan fokus utama berupa pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, selama sepuluh tahun terakhir ini, tidak banyak perubahan yang dialami semua negara di dunia dalam rangka mengoreksi pembangunan ekonominya yang tetap saja sama, yaitu penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam dengan segala dampak negatifnya bagi lingkungan hidup, baik kerusakan sumber daya alam maupun pencemaran lingkungan hidup (Keraf, 2002 :167-168).

Sekalipun pembangunan berkelanjutan berada pada suatu titik terendah, menurut Martin Khor, namun muncul juga tanda kebangkitannya kembali sebagai suatu paradigma. Keterbatasan dan kegagalan globalisasi telah menyebabkan munculnya reaksi negatif dari sebagian masyarakat yang pada akhirnya mungkin akan berdampak pada terjadinya perubahan sejumlah kebijakan. Dengan munculnya kekuatan pro pembangunan berkelanjutan dalam pemerintahan di negara-negara sedang berkembang (NSB) mereka menjadi lebih sadar akan hak-hak dan tanggungjawab untuk meralat berbagai persoalan yang ada pada saat ini termasuk mengubah sejumlah peraturan dalam WTO. World Summit On Sustainable Development - WSSD (Konferensi Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan) memberikan kesempatan yang bagus untuk memusatkan kembali perhatian masyarakat maupun upaya-upaya pemantapan, bukan semata-mata mengenai persoalan itu, melainkan juga kebutuhan untuk menggeser paradigma-paradigma (Khor, 2003 : 6).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia patut di catat penilaian dari D. Pearce & G Atkinson dalam tulisanya “A Measure of Sustainable Development” (Ecodecision, 1993 : 65) sebagaimana dikutip oleh Soerjani,. Dua penulis ini menilai pembangunan Indonesia dinilai masih belum sustainable. Hal ini dengan alasan bahwa depresiasi sumber daya alam Indonesia besarnya adalah 17% dari GDB, sedangkan invesmennya hanya 15 %. Pembangunan itu baru dinilai sustainable dalam memanfaatkan sumber daya alam itu melalui rekayasa teknologi dan seni, sehingga kalau yang kita konsumsi nilai tambahnya, sangat mungkin dapat ditabung untuk invesment senilai 17% atau bahkan lebih. Jadi jelas bahwa kemampuan sumber daya manusia untuk memberi “nilai tambah” sumber daya pendukung pembangunan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan kunci apakah pembangunan yang dilaksanakan itu “sustainable” berkelanjutan, berkesinambungan atau tidak (Soerjani,1997 :66-67)

Dengan demikian sekalipun secara formal sudah jelas pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia harus berupa Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup tetapi masih baru berupa das solen dan melalui perangkat hukum diharapkan dapat diwujudkan pada tataran das sein. Namun keberhasilan ini masih tergantung pada banyak faktor, selain faktor yang bersifat yuridis, juga politis dan budaya termasuk kondisi sumber daya manusia yang menjadi pelaksanaanya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanannya, pembangunan harus diatur agar tidak mengganggu unsur-unsur lingkungan hidup. Pembangunan harus berwawasan lingkungan, yaitu dengan upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu kehidupan.

Indikator penggunaan dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor – faktor sekunder dan tersier. Indikator keberhasilan dalam pembangunan yang biasa digunakan oleh Lembaga-lembaga Internasional diantaranya; pendapatan perkapita, struktur ekonomi, urbanisasi, angka tabungan, indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan meliputi; masalah kependudukan, kemiskinan, kualitas lingkungan hidup serta masalah keamanan dan ketertiban.

B. Saran

Dari makalah kami yang singkat ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua umumnya kami pribadi. Yang baik datangnya dari Allah, dan yang buruk datangnya dari kami. Dan kami sadar bahwa makalah kami ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dari berbagai sisi, jadi kami harafkan saran dan kritik nya yang bersifat membangun, untuk perbaikan makalah-makalah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Muljarijadi, Bagdja. Pembangunan Ekonomi Wilayah: Pendekatan Analisis Tabel

Input-Output. Bandung: UNPAD PRESS, 2011

Sunggono, Bambang. Hukum, Dinamika Kependudukan. Bandung: PT Citra Aditya, 1994.

Soerjani, Mohammad. Pendidikan Lingkungan: Penjabaran Prilaku Sejak Dini di Alam raya.

Jakarta, 2007

Referensi internet

Indrayani, Nur. “Makalah Geografi Pembangunan Berkelanjutan”. 24 September 2016.

http://indrayanisk.blogspot.co.id/2016/09/makalah-geografi-pembangunan.html

Silv, Viani. “Perekonomian Indonesia-Pembangunan Berkelanjutan”. 08 Maret 2016.

https://vianisilv.wordpress.com/2016/03/08/perekonomian-indonesia-pembangunan-bekelanjutan/